Perubahan Iklim Ancam Perekonomian RI: Kemenkeu Beri Peringatan

Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam perekonomian Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menilai konsekuensi ekonomi akibat perubahan iklim bagi Indonesia sangat besar apabila tidak diantisipasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Saherrudin, menegaskan bahwa konsekuensi ekonomi perubahan iklim bagi Indonesia sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan yang berarti. Oleh karena itu, pemerintah harus berinvestasi dalam pengelolaan perubahan iklim untuk mengurangi risiko tersebut.

Indonesia menghadapi risiko fisik akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan cuaca ekstrem yang mengganggu infrastruktur, pertanian, serta produktivitas. Selain itu, berbagai negara mulai mengadopsi teknologi ramah lingkungan, menerapkan regulasi karbon, serta mengubah preferensi konsumen ke produk yang lebih berkelanjutan. Perkembangan tersebut akan memengaruhi berbagai aspek ekonomi nasional, mulai dari investasi hingga stabilitas sektor keuangan.

Herman Saherrudin mengungkap bahwa pada periode 2018-2024, porsi pembiayaan untuk iklim yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru sebesar tiga persen. Rata-rata uang negara yang dikucurkan sebesar Rp70 triliun per tahun. Meskipun angka ini sudah cukup menunjukkan komitmen kuat pemerintah, Herman menegaskan bahwa pembiayaan dari negara tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir. Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta.

Dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Herman Saherrudin menekankan pentingnya partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan iklim. Ia mengungkap bahwa pemerintah harus mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta dalam pengelolaan perubahan iklim. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi beban biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perubahan iklim.

Namun, Herman Saherrudin juga menegaskan bahwa pemerintah harus tetap berinvestasi dalam pengelolaan perubahan iklim. Ia mengungkap bahwa pemerintah harus meningkatkan kemampuan infrastruktur dan teknologi untuk menghadapi perubahan iklim. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi risiko fisik akibat perubahan iklim dan meningkatkan keamanan ekonomi nasional.

Kesimpulannya, perubahan iklim bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus berinvestasi dalam pengelolaan perubahan iklim untuk mengurangi risiko tersebut. Partisipasi sektor swasta dan meningkatkan kemampuan infrastruktur dan teknologi juga sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim.